PAJAK SISTEM “ONLINE” TIDAK MENCAPAI TARGET

Tema : Metode Organisasi

PAJAK

SISTEM “ONLINE” TIDAK MENCAPAI TARGET

Jakarta, Kompas 14 November 2010

 

DPRD – DKI Jakarta mempertanyakan lambannya penerapan sistem pajak online pada hotel, restoran, tempat parker swasta, dan tempat iburan. Dari target 800 wajib pajak yang seharusnya mengikuti sitem online, baru 240 wajib pajak yang ikut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya bersikap tegas untuk memaksa para wajib pajak mengikuti sistem pajak online. Tanpa penerapan sistem ini, kebocoran pemasukan dari pajak tidak dapat dihindarkan,”kata ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi, Sabtu (13/11) di Jakarta Pusat.

Selama ini, wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang harus disetor ke pemerintah. Kemudian petugas pajak memeriksanya. Pertemuan wajib pajak dengan pengawas pajak sangat rawan menciptakan kolusi untuk memperkecil penyetoran jumlah pajak.

Banyak pengusaha tidak membayar pajak sesuai jumlah seharusnya. Padahal, pajak itu sudah dibayar pengguna jasa atau pembeli dan statusnya hanya dititipkan kepada pengusaha untuk disetorkan kepada pemerintah.

Anggota Komisi C DPRD DKI, Ahmad Husein Alaydrus, mengatakan, solusi untuk mengatasi kebocoran pemasukan daerah ini adalah penerapan sistem online agar transaksi dari computer atau mesin pembayaran kasir langusng terhubung dengan computer Dinas Pelayanan Pajak (DPP). Sistem ini akan member informasi jumlah pajak yang harus dibayar secara akurat.

Gubernur Fauzi Bowo mengatakan, masalah teknis dilapangan menjadi hambatan utama penerapan sistem ini. Pengusaha yang memiliki mesin cash register dengan printer internal tidak dapat begitu saja mengikuti sistem ini karena perlu izin dari penyedia layanan mesin itu.

Selain itu, pemasangan sistem online pada server pengusaha juga membutuhkan izin khusus dari penyedia aplikasi server. Hal – hal teknis ini yang menyebabkan target pemasangan sistem online belum tercapai.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan, selain masalah izin dari para penyedia jasa layanan mesin kasir dan server, terdapat masalah lain yang membelit.

Masalah itu adalah ketidaksesuaian alat untuk sistem online dari pemerintah dengan mesin kasir yang digunakan wajib pajak dan ketidak mampuan pengusaha untuk mengoperasikan piranti lunak sistem online.

Mereka kini mempelajari masalah – masalah itu untuk mencari solusinya. Pada tahun 2011, dinas pelayanan pajak diharapkan mempunyai solusi untuk mempercepat penerapan sistem online demi menghindari kebocoran pemasukan dari pajak.

Fokus DPP tahun depan menerapkan sistem pajak online pada restoran, Mesin kasir di restoran dinilai lebih sederhana ketimbang di hotel, tempat hiburan atau tempat parker. Jika target penerapan sistem online 800 wajib pajak tercapai, DPP menargetkan penerapannya pada 3.000 wajib pajak yang lain. (ECA)

 

Komentar:

Sistem online perhitungan pajak merupakan salah satu metode yang digunakan Dinas Pelayanan Pajak dalam mengantisipasi kebocoran pemasukan pajak.

Wajib pajak terkait dapat mengetahui jumlah pajak yang seharusnya dibayar secara langsung dengan menggunakan sistem online ini. Praktis sistem ini akan mengurangi biaya operasional dari wajib pajak(pengusaha) dalam melakukan perhitungan pajak, selain itu sistem ini juga memudahkan DPP dalam melakukan pemantauan pemungutan pajak, sehingga dapat menekan bahkan menghilangkan kecurangan – kecurangan yang terjadi dalam perhitungan dan pembayaran pajak. Namun, pembuatan sistem ini tidak memperhitungkan aspek pengguna, sehingga sistem tidak dapat diterapkan secara langsung. Akan lebih baik jika sebelum membuat sistem, dilakukan survey sistem (pembelajaran terhadap sistem) yang telah digunakan oleh wajib pajak yang nantinya akan berperan sebagai end-user, sehingga sistem yang tercipta dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada (milik wajib pajak).

Beberapa solusi lain yang mungkin dapat dilakukan oleh DPP yaitu :

  1. Bekerjasama dengan pihak pembuat mesin pembayaran kasir untuk mengintegrasikan sistem perhitungan pajak online di dalamnya, kemudian mensosialisasikan kepada wajib pajak;
  2. Membuat aturan untuk setiap produsen mesin wajib mengintegrasikan sistem perhitungan pajak online dalam sistem mesinnya;
  3. Membuat model sistem pembayaran kasir yang terintegrasi dengan perhitungan pajak online, ditunjang dengan peraturan yang mewajibkan setiap produsen mesin menggunakan model tersebut.
  4. Setelah sistem terintegrasi terbentuk DPP perlu mengadakan sosialisasi cara penggunaan sistem tersebut.

Oleh : Diah Ekaningtyas (18110052)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: